Nilai Keputusan Cacat Hukum, Apindo Mojokerto Tolak Bayar UMK 2015

Mojokerto – Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Mojokerto menolak penetapan UMK 2015 yang telah disahkan Gubernur Jatim (20/11). Apindo menilai, penetapan UMK tidak sesuai aturan perundangan. Bahkan Apindo memutuskan keluar dari kepengurusan dewan pengupahan kabupaten (DPK).
umk jatim 2015“Dengan tegas Apindo menolak penetapan UMK tahun 2015 yang diteken gubernur. Karena menurut kami, keputusan gubernur ini sudah cacat hukum,” ungkap Wakil Sekretaris DPK Apindo Kabupaten Mojokerto, Edy Jusef kepada wartawan, Jumat (21/11/2014).

Gubernur Jatim Soekarwo, Kamis (20/11) telah mengesahkan UMK Kabupaten Mojokerto 2015 sebesar Rp 2.695.000. Nilai ini naik Rp 645.000 dari UMK 2014 Rp 2.050.000.

Menurut Edy, dalam proses penetapan itu, gubernur diduga tidak mempertimpangkan rekomendasi DPK. Padahal, rekomendasi tertanggal 30 Oktober itu menjelaskan mekanisme penentuan kebutuhan hidup layak (KHL) yang sudah sesuai aturan perundangan.

Antara lain, Permenakertrans nomor 13 tahun 2012 dan nomor 7 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, Pergub nomor 63 dan 13 tahun 2014, serta SE Gubenur nomor 560/20059/031/2014 tentang penghitungan KHL dan UMK.

Menurutnya, berdasarkan survei pasar oleh DPK, nilai KHL 2015 sebesar Rp 1.999.163. Nilai tersebut menjadi pedoman penetapan nilai UMK 2015. Apabila ditambah inflasi 4,4% dan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,92%, maka UMK Kabupaten Mojokerto versi DPK sebesar Rp 2.217.675.

“Sebelumnya, ini sudah ditetapkan bupati setelah disetujui dan ditandatangani semua perwakilan tripartit. Didalamnya sudah termasuk menghitung mempertimbangkan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) November ini,” tegasnya

Tak hanya itu, masih menurut Edy, Apindo Kabupaten Mojokerto memutuskan keluar dari pengurus DPK. Selain menilai rekomendasi DPK sebelumnya tak digubris oleh gubernur, keputusan ini atas instruksi Apindo Pusat.

“Buat apa bertahan di DPK, toh rekomendasi kita tak digubris. Justru gubernur seolah bersikap sepihak, berdasarkan desakan dan tekanan dari segelintir orang,” ucapnya.

Sementara Ketua DPK Apindo Kabupaten Mojokerto, Kusharjo Winoto menilai, UMK 2015 melampaui batas realistis kemampuan pengusaha. Kondisi ini mengancam kelangsungan perusahaan dan para buruh sendiri.

Menurutnya, jalan satu-satunya untuk menekan biaya produksi dan distribusi adalah dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digantikan dengan mesin produksi.

“Dampaknya sudah jelas, akan ada efisiensi besar-besaran. Sebab tidak semua perusahaan mampu melaksanakan UMK tahun depan. Cara lain supaya tidak pailit adalah relokasi perusahaan,” ungkapnya.

Rencana pengurangan pekerja itu setidaknya akan dilakukan oleh 60 perusahaan dibawah naungan Apindo Kabupaten Mojokerto. Meliputi perusahaan sektor padat karya, garmen, makanan dan minuman, alas kaki, rokok, mebeler dan obat-obatan pertanian.

Sedikitnya, 60 ribu buruh bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan kondisi seperti ini, 50% dari jumlah buruh atau 30 ribu orang berpotensi bakal dirumahkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>