Imbas Kenaikan UMK dan BBM, 30 Ribu Buruh di Mojokerto Terancam Di-PHK

Mojokerto – Kenaikan harga BBM bersubsidi dan upah minimum kota (UMK) tahun 2015, membuat kalangan pengusaha di Kabupaten Mojokerto gusar. Untuk menekan biaya produksi dan distribusi, para pengusaha bakal melakukan efisiensi. Salah satunya dengan melakukan mekanisasi. Imbasnya, 30 ribu pekerja berpotensi dirumahkan.
di-phkHal itu diungkapkan Ketua DPK Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Mojokerto, Kusharjo Winoto. Menurutnya, kenaikan harga BBM bersusidi dan UMK yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari usulan dewan pengupahan, memaksa para pengusaha melakukan efisiensi. Langkah ini untuk mengurangi biaya produksi dan distribusi yang turut naik.

“UMK disetujui Gubernur pada angka tinggi, langkah pengusaha sudah pasti melakukan efisiensi tenaga kerja,” terangnya kepada wartawan, Jumat (21/11/2014).

UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2015 disahkan Gubenur Jatim Rp 2.695.000, Kamis (20/11), sedangkan UMK tahun 2014 Rp 2.050.000.

Angka ini jauh lebih tinggi dari usulan Apindo dan dewan pengupahan Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 2.217.675. Sementara harga BBM bersubsidi naik Rp 2 ribu per liter. Premium naik dari Rp 6.500, menjadi Rp 8.500 per liter, sedangkan solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.

Salah satu bentuk efisiensi, menurut Kusharjo, dengan mekanisasi, yakni mengurangi tenaga kerja diganti dengan mesin. Sedikitnya, 60 ribu buruh bekerja di perusahaan yang tergabung dalam Apindo Kabupaten Mojokerto. Para buruh ini tersebar di berbagai sektor perusahaan, seperti PT Ajinomoto, PT HM Sampoerna, PT Sopanusa Tissue dan Packaging Saranasukses, konstruksi baja, mebeler, alas kaki, dan perusahaan pupuk.

“Yang paling ekstrem nanti imbasnya adalah PHK (pemutusan hubungan kerja). Setidaknya bisa sampai 50% dari jumlah buruh yang ada sekarang. Cara lain supaya tidak pailit (merugi) adalah relokasi perusahaan. Ini kalau mereka tidak mampu lagi menopang UMK tinggi dan biaya produksi akibat kenaikan BBM,” tandasnya.

Wakil Sekeretaris DPK Apindo Kabupaten Mojokerto, Edy Yusef menambahkan, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, para pengusaha sepakat untuk menyetop pengiriman hasil produksi.

Pihaknya mengaku harus menghitung kenaikan biaya distribusi. Biaya pengiriman ini bakal disesuaikan dengan harga produk. Di Mojokerto, ada lebih dari 60 perusahaan yang menunda pengiriman. Meliputi perusahaan padat karya, garmen, makanan dan minuman, sektor alas kaki, rokok, mebeler, dan obat-obatan pertanian.

“Hasil produksi yang distop pengirimannya cukup tinggi. Hampir 50 persen dari 100 persen produksi. Untuk sementara ongkos pengiriman kita naikkan antara 35-40 persen,” imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>