Disnakertrans : PHK Massal Harus Lewati Bipartit

Mojokerto  – Pemutusan Hubungan Merja (PHK) massal imbas kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mojokerto 2015 diprediksi akan terjadi. Namun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaskertrans) Kabupaten Mojokerto sampai saat ini mengaku belum menerima laporan perundingan bipartit terkait rencana PHK massal.di-phk

Kepala Disnakertrans, Tri Mulyanto mengaku mendengar PHK massal imbas kenaikan UMK 2015. “Kita sudah terjunkan tim. Berdasarkan laporan sementara dan informasi dari serikat pekerja, belum ada praktik bipartit yang digunakan perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan PHK massal,” ungkapnya, Selasa (24/02/2015).

Padahal prosedur tersebut, lanjut Tri, wajib ditempuh bagi perusahaan pengusung PHK massal. Jika sampai PHK massal terjadi, Tri menambahkan, tentu dampaknya tidak baik karena akan mengancam para pekerja. Pasalnya, ribuan masyarakat Kabupaten Mojokerto mendapatkan penghasilan dari bekerja sebagai buruh pabrik.

Seperti diketahui, UMK Kabupaten Mojokerto 2015 ditetapkan di luar ekspektasi dari usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo mengusulkan  UMK Kabupaten Mojokerto 2015 sebesar Rp2.050.000. Namun sesuai usulan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dan ditandatangani Gubenur Jawa Timur, Soekarwo menetapkan UMK Kabupaten Mojokerto 2015 sebesar Rp2.695.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>