Demo, Buruh Mojokerto Tuntut Upah Rp 3,5 Juta

Mojokerto  - Puluhan buruh yang tergabung dari Federasi Serikat Buruh Madani KSN Jawa Timur menggelar aksi demo di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Mereka menuntut UMK Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 3,5 juta, transparansi Dewan Pengupahan Mojokerto tentang UMK Mojokerto, setarakan UMK Kota Mojokerto dengan UMK Kabupaten Mojokerto, tolak Inpres dan SK Gubenur Jatim tentang kenaikan UMK 2014.demo buruh mojokerto
Puluhan buruh melakukan long mach dari depan kantor Pemkab Mojokerto, Jalan A Yani menuju gedung DPRD Kabupaten Mojokerto di Jalan Veteran Kota Mojokerto. Perwakilan buruh langsung menggelar orasi di depan pagar gedung DPRD Kabupaten Mojokerto terkait tuntutan buruh sebelum akhirnya sebanyak 15 perwakilan buruh ditemui anggota Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto.

Koordinasi aksi, Sulaiman mengatakan, ada empat tuntutan yang dibawa buruh. “Pertama, tuntutan UMK Kabupaten Mojokerto Rp3,5 juta dengan pertimbangan alasan perhitungan kebutuhan hidup keluarga atau UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2014 adalah dua kali lipat UMK tahun 2013,” ungkapnya, Kamis (26/09/2013) tadi siang.

Masih kata Sulaiman, tuntutan kedua yakni transparansi Dewan Pengupahan Mojokerto karena selama ini Dewan Pengupahan di daerah di saat kenaikan UMK diduga menjual belikan hasil survei dengan pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pihaknya berharap, jarang sampai Dewan Pengupahan Mojokerto melindungi hak buruh.

“Tuntutan ketiga, setarakan UMK Kabupaten Mojokerto dan UMK Kota Mojokerto karena kehidupan buruh baik di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto relatif sama bahkan data beli konsumen lebih tinggi dari buruh Kabupaten Mojokerto sehingga kita menuntut agar disetarakan serta presiden terlalu ikut campur dalam urusan di daerah,” katanya.

Sulaiman menjelaskan, karena sekarang sudah otonomi daerah dan keputusan segala kebijakan di tangan daerah namun dengan diputuskannya Inpres (Intruksi Presiden) tentang pembatasan UMK menandakan pemerintah gagal memberikan kebijakan UNK pro buruh. Pihaknya berharap, DPRD dan bupati agar sampai terintervensi dengan adanya Inpres UMK yang pro buruh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>